Arab Saudi, Mazhab Maliki, Sumber Daya Alam & Indonesia Merdeka

Meskipun Arab Saudi mengikuti Mazhab Hanbali, tapi juga masih tetap terbuka untuk menggunakan pandangan mazhab yang lain sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai konstitusi Arab Saudi. Berkenaan dengan pengelolaan barang tambang, pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang menjadi milik umum kaum muslimin -Baitul Mal-. Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang tersebut sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus untuk kemaslahatan ummat. Kekayaan alam tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) karena menjadi hak milik umum yang harus diberikan kepada negara sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam kepemilikan barang tambang yang diperoleh dari tanah bertuan atau hak milik khusus, diantaranya pandangan al fiqh al Hanbali sebagai mazhab yang diadopsi dalam sistem peradilan Arab Saudi dan pandangan al fiqh al Maliki sebagai pendapat yang dirajihkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Arab Saudi berkaitan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam Pasal 14 Basic Law of Governance Saudi disebutkan “Semua kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah di dalam perut bumi atau di permukaan bumi atau di perairan territorial, atau di wilayah daratan dan lautan yang berada dalam kekuasaan negara, dan seluruh sumber daya kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.” Sebagaimana dijelaskan juga dalam UU Investasi Pertambangan Saudi bahwa seluruh sumber daya mineral dikuasai oleh negara mencakup seluruh jenis bahan galian, apapun bentuk dan komposisinya, baik bahan galian tambang terbuka ataupun tertutup.

Pengelolaan SDA adalah materi wajib dalam politik Islam. Kajian ini berkaitan erat dengan administrasi negara dan isu keuangan kontemporer. Keuangan menjadi senjata politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berpengaruh di kancah pertarungan global. Keuangan Islam tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan internasional. Islam hadir sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Memahami ideologi dan cita-cita apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh para pimpinan pemerintahan diantaranya dapat diketahui dalam arah kebijakan SDA. Sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara seharusnya mampu menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, perumusan mengenai dasar bagi ekonomi Indonesia mulai dikerjakan selama proses persiapan kemerdekaan, ditemukan teks “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka” yang diterima oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945 dalam rangka menyusun dasar negara. Semangat yang terdapat dalam teks ini menjiwai rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penjelasan resmi dari pasal ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya sebagai Wakil Presiden pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari 1946. Penjelasan ini kemudian menjadi bagian integral dari UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 UUD 1945 diharapkan mampu benar-benar mengeluarkan rakyat Indonesia dari penjajahan korporasi seperti VOC. Pertanyaanya; Apakah sumber daya dan kekayaan alam seperti mineral dan batu bara pemberian Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dinikmati seluruh rakyat Indonesia? Saat mendapat pesan dari seorang pengusaha dan mantan pejabat untuk dibantu akses investasi asing di bidang pertambangan, saya kembali menelusuri jejak perusahaan yang menikmati kekayaan bumi Indonesia. Membaca lagi isu seputar Omnibus Law, hanya bisa tertegun dan menghela nafas. Mungkin kita masih terjajah.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *