PPMI Arab Saudi Mundur, Perbedaan Pendapat & Mazhab Syafi’i

Selaku warga biasa PPMI Arab Saudi, juga mempertanyakan mengapa Ketua PPMI (Muhammad Ridho) mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Wakil Koordinator PPIDK TIMTENGKA yang berpasangan dengan IPI Iran?

Mengambil langkah mundur itu tidaklah mudah ditengah maraknya bermuculan orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kursi, tanpa ada maksud memvonis niatnya. Bagi kami, waktu memutuskan mundur dari sekretaris PPMI Cabang saja butuh memperbanyak musyawarah dan evaluasi kembali kewajiban serta skala prioritas selama kuliah di Luar Negeri. Langkah mundur itu bisa jadi karena pengecut atau justru karena pemberani dan kesatria yang mempertimbangkan maslahat anggota yang berada di bawah kepemimpinannya. Informasi yang kami dapatkan dari salah satu PPMI Cabang, ketua PPMI Arab Saudi dituntut anggotanya untuk maksimalisasi program kerja sampai batas akhir periode kepengurusan. Pemimpin itu selain harus adil dengan syarat-syaratnya yang universal, juga harus memiliki ilmu yang membuatnya mampu memahami persoalan dan skala prioritas untuk diselesaikan.

Pada saat menjadi salah satu delegasi PPMI Arab Saudi pada Simposium PPI Timur Tengah dan Afrika 2018 di Islamabad-Pakistan dengan tema “Membumikan Nilai Islam dalam Praktik Bisnis Modern di Indonesia”, kami menemukan suasana yang sangat kondusif untuk bertukar pikiran. Perbedaan pendapat itu sudah pasti ada dan biasa saja. Sekolah dari universitas yang sama, belajar dari guru yang sama, membaca kitab yang sama, bisa muncul perbedaan pendapat yang begitu tajam. Apalagi dari berbagai universitas dan latar belakang madrasah yang sangat beragam. Di sana kami bertemu dan ngobrol topik serius dan santai dengan delegasi dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika termasuk dari Iran, baik di dalam ataupun di luar forum. Di Arab Saudi, meskipun mayoritas Sunni, juga terdapat pengikut Shiah sekitar 5% kebanyakan di wilayah timur: Qatif, Sayhat, Safwu (dekat Dammam) dan Al-Hasa (dekat Hoffuf).

Di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, King Saud University Riyadh, kami diajarkan “hak untuk mendirikan partai, organisasi massa dan hak untuk beroposisi”. Dosen yang mengajarkan kami mata kuliah “Sistem Politik dalam Islam” tersebut membuktikan independensi beliau dalam dunia akademik. Belajar di negara monarki (kerajaan) dan tidak memiliki partai politik bukan berarti tidak belajar tentang demokrasi dan partai. Bahkan di kelas “Labor Law” kami bebas menyampaikan kritik seputar isu Tenaga Kerja Asing dan kami diarahkan cara legal agar aspirasi bisa sampai. Selama belajar di jurusan hukum, kami tidak pernah menggunakan satu kitab pun yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rujukan utama perkuliahan di jurusan kami, apapun mata kuliahnya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konstitusi dan Sistem Hukum Arab Saudi berdasarkan Syariat Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Salah satu mantan anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi yang mengajarkan “Pengantar Syariat Islam” pada tahun pertama memberikan arahan untuk mendalami Mazhab Syafi’i. Setiap tugas makalah yang diberikan kepada mahasiswa, diharuskan merujuk kepada mazhab yang diikuti mayoritas penduduk di negara masing-masing. PPMI Arab Saudi melalui mayoritas cabangnya khususnya PPMI Riyadh sangat menyadari urgensi memperkuat kajian Mazhab Syafi’i, sehingga kajian kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam Mazhab Syafi’i dijadikan sebagai program rutin lintas generasi. Diikuti oleh para pelajar Indonesia baik yang sudah menamatkan kitab-kitab tersebut di Indonesia maupun yang baru mempelajarinya.

Pancasila menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekular sekaligus menyebutkan secara tidak langsung bahwa Syariat Islam menjadi sumber konstitusi sebagaimana disebutkan dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maka setiap pelajar Indonesia di Kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas belajar agama sudah selayaknya bekontribusi dalam penguatan Pancasila khususnya sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara khusus memperkuat kajian Mazhab Syafi’i dan perbandingan mazhab. Meskipun pada akhirnya mungkin ada yang condong seperti yang disebutkan dalam salah satu di antara pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih Muhammadiyah yang berbunyi “Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat”.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *