New Normal; Pengerahan Militer & Pembatalan Haji

Kemudharatan itu sebisa mungkin dihilangkan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sudah mengantisipasi skenario darurat sipil. Presiden telah mengerahkan dan menggunakan kekuatan militer dalam Penanggulangan Covid-19. Dalam mengawal fase kenormalan baru “new normal”, ada 340.000 personel TNI-Polri yang dikerahkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Diskresi Presiden untuk menerbitkan Keppres menunjukkan adanya kondisi mendesak, sehingga diputuskan tanpa melalui legal prosedural sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34/2004. Tindakan Presiden Joko Widodo yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tanpa konfirmasi dengan DPR adalah refleksi penggunaan kekuasaan yang memiliki hak prerogatif sebagai Kepala Negara. Semoga pemimpin kita senantiasa dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Kita berharap kebijakan yang diambil tidak memunculkan kemudharatan yang semisal apalagi kemudharatan yang lebih parah.

Cina membentuk pasukan khusus dalam Tentara Pembebasan Rakyatnya untuk melakukan OMSP. Kelompok khusus tersebut, adalah (a) pasukan pengendali banjir dan bantuan bencana, (b) pasukan penyelamat darurat pasca-gempa, (c) pasukan penyelamat darurat bencana nuklir, kimia dan biologi, (d) pasukan pembangun sarana transportasi darurat, dan (e) pasukan penjaga perdamaian internasional. OMSP juga diajarkan di Universitas Pertahanan Nasional untuk mempelajari pengalaman praktis menggunakan peralatan dan bantuan untuk OMSP. Amerika Serikat memasukkan OMSP dalam doktrin militernya, meliputi penggunaan kemampuan militer di berbagai operasi yang tidak bersifat perang. OMSP memiliki aturan keterlibatan tentara yang lebih ketat daripada aturan dalam perang.

Di Indonesia, OMSP adalah bagian dari tugas pokok TNI disamping tugas operasi perang. Dalam UU No 34/2004 tentang TNI ada 14 komponen OMSP, diantaranya; Mengatasi aksi terorisme; Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan poitik luar negeri; Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Keterlibatan TNI dalam beberapa tugas OMSP sudah dilembagakan seperti Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla, sekarang Bakamla). Di lembaga-lembaga khusus tersebut banyak diperbantukan anggota TNI aktif, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal bintang tiga.

Diantara upaya antisipasi kemudharatan oleh pemerintah adalah dengan menunda ibadah haji 2020, meskipun tanpa pembahasan dengan DPR. “Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu (jemaah) nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,” kritik Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Ia pun menyebut keputusan Kemenag membatalkan pelaksanaan Haji 2020 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ketua Komisi Bidang Agama DPR juga mengatakan bahwa Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan ibadah haji 2020 atas perintah Presiden Jokowi.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *