Gerakan #2019GantiPresiden; Tinjauan Politik Islam

Jika seorang presiden dianggap mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, memiliki kapasitas, kekuatan, mengurusi rakyatnya secara adil dan yang terpenting taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada alasan #2019GantiPresiden. Tidak ada alasan bagi rakyat untuk turun ke jalan. Bahkan Islam memberi peringatan yang sangat tegas bagi siapa saja yang tidak memenuhi hak-hak pemimpinnya apalagi melakukan makar terhadap pemimpin yang sah. Ketika #2019GantiPresiden mulai didengungkan, menjadi darurat bagi rakyat untuk mengevaluasi apa yang menjadi kewajiban seorang presiden. Meskipun hanya tagar atau baju kaos, tapi memiliki konsekuensi terhadap urusan agama dan urusan dunia ummat. Tentu saja akan ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat bahkan di kalangan ustadz di Indonesia. Penulis yang belajar di sekolah hukum dan ilmu politik di Saudi Arabia diajarkan untuk mempertegas keberpihakan. Maka dengan ini kami menyampaikan alasan untuk mendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Pertama, Islam tidak menetapkan tentang batasan tertentu untuk masa jabatan seorang pemimpin negara. Jika konstitusi suatu negara membatasi masa jabatan selama 5 tahun kemudian boleh diganti, maka gerakan #2019GantiPresiden adalah sah. Pemimpin mendapat mandat dari rakyat dan wajib menunaikan janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye selama masa jabatannya. Akad terhadap pemimpin atau wakil rakyat adalah akad wakalah. Dari kalangan Syafi’iyah seperti Al Mawardi menyebutnya sebagai pemberian mandat atau penyerahan kekuasaan oleh seluruh ummat kepada pemimpin untuk menyelenggarakan urusan publik demi menegakkan kemaslahatan bersama. Ummat berhak #2019GantiPresiden jika dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan pada konstitusi dan janji-janji.

Kedua, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan persoalan ketiadaan kapasitas dan otoritas sebagai sebab utama dibolehkannya mengganti pemimpin. Presiden saat ini memang tidaklah kehilangan kapasitas, tapi kami yakin bahwa ada banyak stok pemimpin terbaik di negeri ini  yang memiliki kapasitas lebih baik dan pengaruh yang lebih kuat. Sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada beberapa orang di negeri ini yang memiliki otoritas yang sangat kuat dan tentu saja sangat bisa mendominasi pengaruh terhadap arah kebijakan seorang presiden. Kita butuh pemimpin yang memiliki kapasitas dengan basis pengetahuan mumpuni dalam mengurus negara dengan benar. Kita butuh pemimpin yang memiliki basis kekuatan sehingga tidak mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan. Mampu membuat keputusan terkait urusan negara atas dasar ilmu yang lurus bukan hawa nafsu. Kasus-kasus korupsi yang terus terjadi sepanjang tahun dan penganiayaan Novel Baswedan yang tak kunjung bisa diselesaikan adalah bukti bawa negara gagal menjalankan agenda permberantasan korupsi dengan baik.

Ketiga, menjaga agama agar senantiasa berada di atas prinsip-prinsip yang sudah tetap dan sesuai dengan pemahaman yang telah menjadi konsensus generasi ummat terdahulu. Inilah salah satu tugas utama yang harus dikerjakan seorang pemimpin seperti disebutkan oleh Imam Al Mawardi. Dalam tinjauan politik Islam, seorang pemimpin harus memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam masalah agama. Wajib bagi seorang pemimpin untuk menuntun dan memberikan pencerahan kepada ummat sesuai dengan hak dan aturan hukum yang berlaku. Menurut penulis, ketiadaan kapasitas mendudukkan persoalan kenegaraan dan keagamaan secara benar merupakan salah satu kegagalan terbesar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kasus-kasus penodaan agama yang terjadi sepanjang tahun dan sangat berpotensi memecah belah ummat adalah bukti bahwa negara gagal menjaga agama dengan baik.

Inilah 3 dari sekian alasan mengapa kami mendukung gerakan #2019GantiPresiden. Semoga petahana tidak kalah sebelum pertarungan dimulai, sayang jika sekelas presiden marah pada hashtag dan kaos.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *