Indonesia 2030; Identifikasi Risiko dan Geopolitik Global

Ini bukan tentang narasi fiksi Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya ahli strategi dan kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang menyebut bahwa Indonesia tidak ada lagi pada 2030 akibat perang antara Amerika Serikat dan China. Peter Warren Singer lulusan Harvard University ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai Indonesia. Namun demikian, identifikasi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang bahkan yang dianggap fiksi sekalipun penting untuk dimasukkan dalam list dan harus bisa dibedakan dengan sikap pesimis. Penulis tidak akan mempersoalkan sikap Presiden Jokowi yang hanya tertawa menyikapi pidato Pak Prabowo yang menyebutkan adanya kemungkinan risiko terburuk Indonesia bubar 2030. Penulis tidak tahu apakah memang gaya pemimpin kita saat ini hanya menertawakan mereka yang memberi peringatan? Ataukah yang lebih mengerikan, malah mengancam sang pemberi peringatan?

Persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian adalah seputar ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin tajam di negeri ini. Prabowo dalam pidatonya menyampaikan “Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar, elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, enggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, enggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian! Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas! Semakin maling! Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi.” Inti dari pesan ini adalah untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa bahwa ada persoalan serius di negeri kita tercinta dalam hal keberpihakan dan ada risiko global yang bisa meruntuhkan Indonesia jika tidak segera diantisipasi. Risiko tersebut juga tertulis dalam laporan ‘The Global Risks Report 2018’ yang diterbitkan para pelaku kebijakan di World Economic Forum (WEF) bahwa “Sejumlah risiko yang disoroti ialah terkait ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus, ketegangan politik domestik dan internasional, bahaya lingkungan, dan kerentanan kasus di dunia siber.”

Indonesia 2030 tidak bisa dipisahkan dari dinamika dan fluktuasi geopolitik global dan kawasan yang sangat dipengaruhi oleh rezim penguasa, posisi wilayah dan mental warga negaranya. Pada Kongres Partai Komunis China ke-19, Presiden Xi Jinping menggemakan visi “New Era of China”. Xi ingin menjadikan China sebagai negara modern sosialis 2035. Chinese Dream adalah proyek “Kebangkitan Nasional bangsa China” yang menjadi slogan Xi. Slogan tersebut digunakan untuk meninggalkan abad penghinaan (Century of Humiliation). Slogan tersebut digunakan untuk membangkitkan kembali kejayaan masa lalu dengan menghidupkan kembali rute perdagangan yang dua ribu tahun lalu telah menghubungkan peradaban besar Asia, Eropa, dan Afrika yang disebut dengan jalur sutera.  Jalur sutera telah ada sejak Dinasti Han pada tahun 206 SM. Salah satu program yang dilakukan untuk mewujudkan jalur sutra tersebut adalah melalui gagasan ”One Belt, One Road”. Gagasan tersebut mengandung dua agenda besar yaitu pembangunan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21.

Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economic Belt) merupakan jalur darat yang menghubungkan negara-negara dengan menggunakan jalur kereta api. Menghubungkan China, Asia Tengah, Rusia dan Eropa, menghubungkan China dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat, dan menghubungkan China dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia serta menghubungkan China melalui Laut China Selatan menuju Pasifik Selatan.  Sedangkan Jalur Sutra Maritim Abad 21 (The 21st Century Maritime Silk Road) merupakan jalur laut yang menghubungkan negara-negara melalui pelabuhan-pelabuhan. Menghubungkan wilayah-wilayah pantai China dengan Kawasan Asia Tenggara, Laut China Selatan, Benua Afrika, dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara yang perairannya akan dilalui oleh Jalur Sutra Maritim Abad 21. Jalur Sutra Maritim tersebut akan melewati Selat Sunda dan Selat Malaka.

Pada pidato perdana Donald Trump setelah resmi dilantik menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat, ia berjanji pada warganya untuk membuat Amerika hebat lagi “Make America Great Again”. Trump membakar semangat nasionalisme “beli produk Amerika dan pekerjakan orang Amerika”. Dalam pidatonya Trump juga mengatakan bahwa mulai saat ini akan ada sebuah visi baru yang mengatur Amerika. “Mulai saat ini dan selanjutnya, hanya akan ada satu Amerika dan Amerika yang utama. Ketika Amerika bersatu, Amerika tak akan bisa dihentikan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita dilindungi dan akan selalu dilindungi (oleh hukum dan militer) dan yang terpenting, kita akan dilindungi oleh Tuhan.”

Secara geopolitik, sebagaimana China, Amerika juga punya kepentingan yang sangat besar di wilayah Asia Tenggara. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara yang berada di wilayah strategis untuk akses perdagangan internasional jika dilihat dari potensi kekayaan alam dan geografisnya. Di Indonesia misalnya, Amerika Serikat punya kepentingan yang sangat besar pada pertambangan emas Freeport di Papua. Menghasilkan kepastian stok emas untuk Amerika dari Sumber Daya Alam Indonesia. Kawasan ASEAN merupakan pasar potensial untuk pemasaran produk asing, salah satunya dari Amerika. Amerika sebagai negara adikuasa juga harus memperkuat eksistensinya, misalnya demi mempertahakan kepentingannya di Laut China Selatan. Di sisi lain, Amerika melihat adanya ancaman di bidang keamanan yang besar datang dari China yang terus memperluas kekuatannya di wilayah Asia. Melihat hal ini Amerika tidak ingin melepaskan kendalinya begitu saja di wilayah Asia Tenggara. Melihat bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam,Vietnam, Filipina) masih terus saling berkonflik dalam isu Laut China Selatan, maka kepentingan dan kebergantungan atas Amerika masih terus berlangsung, yaitu sebagai penyeimbang kekuatan dari China, Korea Utara, Jepang, maupun Rusia, mengingat negara-negara tersebut memiliki nuklir.

Salah satu cara yang paling urgen untuk menjawab perjalanan Indonesia menuju 2030 di tengah-tengah pertarungan kekuatan antara Amerika Serikat dan China adalah dengan memilih pemimpin yang punya keberpihakan terhadap kemaslahatan warga negara Indonesia, bukan untuk asing dan aseng. Cara paling objektif untuk menentukan apakah Presiden Jokowi layak diberi amanah untuk kembali memimpin Indonesia ataukah memilih presiden yang baru adalah dengan mengevaluasi NAWA CITA JOKOWI. Adapun diantara pertanyaan  penting untuk diajukan adalah;  Apakah negara telah hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara? Apakah negara telah hadir membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya? Apakah negara telah hadir untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya? Apakah negara telah hadir meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia? Bagaimana keberpihakan negara saat ini terhadap rakyatnya? Bagaimana produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia di pasar Internasional dan di mana posisi kita di tengah-tengah persaingan global? Bagaimana kondisi ekonomi negara kita saat ini, benarkah meroket? Sampai di mana revolusi mental?

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *